Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK akan merevisi aturan menyangkut analisis mengenai dampak lingkungan amdal karena dinilai masih banyak kelemahan. Demikian disampaikan Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta, baru-baru ini. Kementerian, katanya, sudah berdiskusi dengan para penasehat dan menilai, aturan amdal memang harus dicek lagi secara keseluruhan dari berbagai dimensi, baik regulasi, dan tata laksana. “Beberapa tantangan seperti kualitas dokumen dan peran pemrakarsa penyusun, soal sertifikat, konsultan, dan pengawasan KLHK sendiri. Juga lembaga pelatihan dan kompetensi, penilai, Komisi Amdal, kualitas kelembagaan, termasuk pengaturan SK-nya,” katanya. Perbaikan aturan amdal itu penting karena kebijakan pembangunan sekarang meminta investasi harus cepat masuk hingga tak menghambat perizinan. Dengan begitu, aturan amdal harus kuat. “Bukan tidak mungkin ya dengan ada fasilitasi perizinan cepat ini terjadi juga penyalahgunaan. Karena itu, bagian-bagian yang harus dijaga dan diawasi jadi perhatian. Kementerian sudah rencanakan bahas dalam-dalam tentang amdal ini untuk memperkuat pemikiran dari kementerian dalam evaluasi amdal.” Dia contohkan, dari sisi penegakan hukum. “Jangan-jangan sudah harus mulai dilihat pengambil kebijakannya gimana? Itu belum pernah kita evaluasi, terutama mekanisme kontrol, loopholes celah-red yang jadi sumber korupsilah, jadi proses keseluruhan kita perkuat. Peraturannya diubah? Iya dong, kan kalo nanti sudah dievaluasi, revisi ke peraturan,” katanya. Merevisi aturan amdal, kata Siti, seharusnya tak terlalu sulit. Apalagi, katanya, bidang pengawasan sudah jadi bagian yang harus ditingkatkan. “Ada skala-skalanya. Ada amdal nasional, amdal provinsi, dan amdal kabupaten. Kemungkinan penyimpangan kan tahu sendiri, banyak persoalan kabupaten, tidak terkontrol.” Dia khawatir, upaya percepatan dan perbaikan perizinan dengan percepatan proses perizinan amdal itu jadi alasan mempercepat dengan gampang. “Barangkali jadi ruang juga untuk bertransaksi cepat. Jadi bagian-bagian itu yang harus kita kontrol. Saya kira itu.” Dalam pembahasan revisi aturan amdal, katanya, akan melibatkan berbagai pihak. Kata Siti, makin banyak yang merespon dan memberi masukan lebih bagus. “Ini kan dimensi publik kuat. Semua sistem yang sedang kita rintis harus sudah established mapan-red sebelum periode ini berakhir. Sekarang harus mikir-mikir gimana supaya semua established.” Rosa Vivien Ratnawati, Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya PSLB3 KLHK mengatakan, amdal sangat perlu, dengan model tak seperti sekarang. “UU Lingkungan No 32 punya komitmen dari perencanaan, pemanfaatan, kemudian pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Jadi amdal itu sebetulnya adalah di pengendalian,” katanya. Untuk perencanaan itu, sebenarnya ada sebutan inventarisasi, rencana pengelolaan lingkungan hidup, juga Kajian Lingkungan Hidup Strategis. “Sebenarnya, [kalau] instrumen perencanaan itu sudah berjalan. Sudah ada instrumen semua. Amdal akan jauh lebih ringan. Tak lama, karena seperti daya hukum, daya tampung, masalah peruntukan, ada di proses perencanaan,” katanya. Sumber mata air dari Pegunungan Kendeng, jadi sumber hidup warga dan tanaman pertanian masyarakat sekitar. Apakah penerbitan amdal bermasalah tak jadi kekhawatiran pemerintah yang bisa mengancam hidup rakyat ke depan? Foto Tommy Apriando/ Mongabay Indonesia Ada hukum semu Hariadi Kartodihardjo, Guru Besar Institut Pertanian Bogor IPB mengatakan, di Indonesia, setiap tahun tak kurang studi lingkungan di 539 daerah, baik provinsi, maupun kabupaten/kota, belum di pusat. Potensi uang suap perizinan per tahun di Indonesia sekitar Rp51 triliun, termasuk proses penilaian dan pengesahan amdal. “Dokumen amdal dapat tersusun tanpa harus disusun oleh ahlinya. Jadi, penyusun amdal, misal, tetapi tiba-tiba bisa menjadi penilai amdal. Ada dokumen amdal dan perizinan secara administrasi sah, tetapi sesungguhnya semua dokumen administrasi itu palsu. “Sisi lain, tingginya kecepatan pembangunan yang terkait hak-hak atas tanah, izin-izin pelepasan kawasan hutan atau penggunaan kawasan- lindung yang dilarang, mudah terjadi pelanggaran,” katanya. Kondisi itu terjadi, kata Hariadi, karena ada semacam pseudo-legal, atau hukum semu dalam proses amdal. Disebut pseudo-legal, karena bentuk institusi itu semacam hybrid antara legal dan ekstra-legal. Dia bilang, terjadi dualisme, pertama, urusan formal sebagai bentuk pelaksanaan tugas negara. Dengan segala bentuk simbol-simbol pemerintahan resmi, katanya, seperti kop surat, ruang rapat, honorarium dari APBN/APBD, dan lain-lain. Kedua, urusan pelayanan dan hubungan dengan masyarakat yang dilipat jadi urusan personal antara pejabat, konsultan dan pengusaha. “Relasi dibentuk oleh institusi pseudo-legal memecah pelaksanaan pemerintahan jadi dua urusan yang menjadi satu kesatuan,” katanya. Kondisi ini, berdasarkan pada pengalaman dia saat terlibat dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam GNPSDA yang digawangi Komisi Pemberantasan Korupsi. Dualisme inilah, titik mula muncul tindakan korupsi. Jadi, medium penguasaan sumber daya alam, dapat diperoleh dengan keistimewaan, tanpa melalui prosedur seharusnya. Dalam sosialisasi, misal, terdapat kooptasi dari pimpinan atau klien, kompromi-kompromi berjalan seiring tugas-tugas dan perintah-perintah, serta perlahan-lahan. “Akar masalahnya informasi tertutup dan dipertahankan agar tetap berstatus rahasia umum. Dijaga dan dipelihara agar medium penguasaan sumber daya alam dapat terus dimanipulasi,” katanya. Hariadi menyebut, sebagai “gambar besar” tujuan kebijakan lingkungan hidup, kesejahteraan maupun keadilan sosial sudah digembosi dari dalam sejak awal. Hal-hal yang biasa terjadi, katanya, seperti manipulasi peta, pemerasan dengan atau tanpa mengatas-namakan atasan, tawaran tambahan atau pengurangan luas izin sebagai alat negosiasi. Ada juga biaya pengesahan dokumen amdal dan izin lingkungan, memperlambat proses dengan pasal-pasal karet, menyimpangkan proses, misal tak melalui BKPM/D atau melalui unit kerja satu-pintu tetapi ongkos sama saja. Ada pula konsultan sebagai arena transaksi yang sudah ditunjuk oleh pejabat tertentu. “Persoalannya bukan semata-mata harus dibebankan kepada perorangan ataupun kelompok, juga ada persoalan sistem perizinan dan regulasi lemah, sebagai penyebab,” ujar dia. Meski begitu, katanya, sebaik-baik regulasi, senantiasa ada celah korupsi apabila terdapat situasi eksklusif dalam sistem perizinan itu sendiri. “Pengalaman GNPSDA-KPK menunjukkan, apabila tak ada penindakan, agenda-agenda pencegahan tak berjalan baik, kecuali kepemimpinan kuat.” Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Nasional Walhi mengatakan, soal amdal, memang bermasalah. Amdal, katanya, hanya persyaratan administratif untuk proses perizinan. Padahal, fungsi amdal untuk menentukan kelaikan atau boleh tidak suatu proyek atau kegiatan berjalan. “Ketika suatu kegiatan dikatakan bisa atau layak secara lingkungan, amdal berfungsi sebagai alat pengendali bagi pemerintah untuk menilai ketaatan pemrakarsa dalam menjalankan kegiatan.” Problemnya, kata Yaya, panggilan akrabnya, selain soal amdal, juga kapasitas pemerintah mulai pusat, provinsi maupun daerah, dalam pemantauan tak sebanding dengan izin yang dikeluarkan. Dengan begitu, laporan reguler rencana kelola dan rencana pemantauan lingkungan RKL/RPL sangat tergantung pada inisiatif pemrakarsa untuk melaporkan. Mengenai ucapan menteri akan libatkan masyarakat sipil dalam revisi aturan amdal, katanya, mereka siap. Hal terpenting dan utama kini, katanya, pemerintah tegakkan hukum karena kondisi lingkungan sudah parah. Keterangan foto utama Warga tolak tambang dan pabrik PT Semen Indonesia di Pegunungan Kendeng, karena mengancam kehidupan mereka, salah satu sumber air. Amdal penyusun ditemukan bermasalah, seperti tak memasukkan data goa, dan sumber mata air dengan benar. Wargapun menang gugatan dan Mahkamah Agung memutuskan pemerintah cabut izin lingkungan PT Semen Indonesia. Walaupun, putusan MA ini seakan tak bergigi karena Pemerintah Jateng, keluarkan izin lingkungan baru, dengan amdal lama. Foto Tommy Apriando/ Mongabay Indonesia Artikel yang diterbitkan oleh emisi karbon, featured, Hutan Hujan, hutan indonesia, hutan lindung, jakarta, jawa, kelapa sawit, kerusakan lingkungan, Konflik Sosial, pencemaran, Pertambangan, Perubahan Iklim, pulp and paper, sumber daya air

Kegiatanpembangunan yang dilakukan perlu memperhatikan lingkungan setempat. Penanaman kembali hutan hutan yang telah rusak. 3. Banjir Fenomena ini sudah sering terjadi di Indonesia, bahkan di kota-kota besar sendiri pun sudah menjadi aktivitas rutin yang harus dihadapi. Bahkan tak hanya pada musim hujan, pada musim

Mengapa Banyak Proyek Pembangunan Di Indonesia Yang Kurang Memperhatikan Amdal – Indonesia hari ini sudah mencatat sejarah baru dengan berbagai proyek pembangunan yang telah dilaksanakan. Pembangunan infrastruktur, transportasi, dan fasilitas publik lainnya telah bergerak maju di seluruh wilayah Indonesia. Namun, masalahnya adalah bahwa banyak dari proyek-proyek pembangunan tersebut masih kurang memperhatikan aspek lingkungan, khususnya melalui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan AMDAL. AMDAL adalah sebuah proses untuk menentukan, menganalisis, dan mengontrol dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh sebuah proyek pembangunan. Dengan menggunakan AMDAL, pihak yang bertanggung jawab atas proyek pembangunan dapat mengidentifikasi dampak lingkungan dari proyek tersebut sebelum menjalankan proyek. Sayangnya, banyak proyek pembangunan di Indonesia yang tidak memperhatikan aspek AMDAL. Padahal, AMDAL dapat membantu para perencana proyek untuk memastikan bahwa proyek pembangunan mereka tidak akan merugikan lingkungan, tetapi sebaliknya akan memperkuat dan memperbaiki kualitas lingkungan. Tanpa AMDAL, proyek pembangunan yang telah dilaksanakan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki. Kurangnya perhatian terhadap AMDAL juga disebabkan oleh kurangnya akses terhadap informasi dan pemahaman tentang proses AMDAL yang tepat. Meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan AMDAL, banyak proyek pembangunan tidak mengikuti proses AMDAL yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kebijakan pemerintah tentang AMDAL, tidak adanya sosialisasi yang cukup tentang AMDAL, dan kurangnya pemahaman tentang bagaimana AMDAL dapat membantu dalam menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus melakukan sosialisasi yang lebih luas tentang AMDAL dan menetapkan kebijakan yang lebih ketat tentang AMDAL untuk proyek-proyek pembangunan di Indonesia. Pemerintah juga harus meningkatkan akses terhadap informasi dan pemahaman tentang proses AMDAL yang tepat dan mengembangkan kapasitas perencana untuk melaksanakan AMDAL dengan benar. Dengan demikian, para perencana proyek pembangunan di Indonesia akan lebih memahami dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh proyek-proyek mereka dan memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan mereka tidak merugikan lingkungan. Dengan begitu, kita dapat menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan di seluruh wilayah Indonesia. Daftar Isi 1 Penjelasan Lengkap Mengapa Banyak Proyek Pembangunan Di Indonesia Yang Kurang Memperhatikan 1. Indonesia hari ini telah mencatat sejarah baru dengan berbagai proyek pembangunan yang telah 2. Namun, banyak dari proyek-proyek pembangunan tersebut masih kurang memperhatikan aspek lingkungan, khususnya melalui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan AMDAL. 3. AMDAL adalah sebuah proses untuk menentukan, menganalisis, dan mengontrol dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh sebuah proyek 4. Kurangnya perhatian terhadap AMDAL disebabkan oleh kurangnya akses terhadap informasi dan pemahaman tentang proses AMDAL yang 5. Kebijakan pemerintah tentang AMDAL juga masih kurang, tidak adanya sosialisasi yang cukup tentang AMDAL, dan kurangnya pemahaman tentang bagaimana AMDAL dapat membantu dalam menjaga dan memperbaiki kualitas 6. Pemerintah harus melakukan sosialisasi yang lebih luas tentang AMDAL dan menetapkan kebijakan yang lebih ketat tentang AMDAL untuk proyek-proyek pembangunan di 7. Pemerintah juga harus meningkatkan akses terhadap informasi dan pemahaman tentang proses AMDAL yang tepat dan mengembangkan kapasitas perencana untuk melaksanakan AMDAL dengan 8. Dengan begitu, para perencana proyek pembangunan di Indonesia akan lebih memahami dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh proyek-proyek mereka dan memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan mereka tidak merugikan lingkungan. 1. Indonesia hari ini telah mencatat sejarah baru dengan berbagai proyek pembangunan yang telah dilaksanakan. Indonesia hari ini telah mencatat sejarah baru dengan berbagai proyek pembangunan yang telah dilaksanakan. Proyek-proyek ini telah meningkatkan kualitas hidup warga Indonesia dan membawa perubahan positif bagi masyarakat. Namun, banyak proyek pembangunan di Indonesia yang kurang memperhatikan aspek lingkungan AMDAL. Penyebab utama ini adalah kurangnya pemahaman tentang pentingnya AMDAL dalam proyek pembangunan dan kurangnya dukungan dari pemerintah. Pertama, banyak anggota masyarakat dan pengusaha di Indonesia yang tidak memahami pentingnya AMDAL dalam proyek pembangunan. AMDAL adalah mekanisme untuk menilai dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh proyek pembangunan sebelum proyek ini dilaksanakan. AMDAL juga memungkinkan pengembang proyek untuk mengidentifikasi berbagai faktor lingkungan seperti dampak air, udara, tanah, dan bahan kimia yang mungkin terjadi sebagai akibat proyek. Sayangnya, banyak anggota masyarakat dan pengusaha di Indonesia belum menyadari pentingnya AMDAL. Mereka menganggap AMDAL sebagai sebuah proses yang tidak perlu diikuti dan menganggapnya sebagai hal yang memakan waktu dan biaya. Kedua, kurangnya dukungan dari pemerintah juga menjadi alasan mengapa banyak proyek pembangunan di Indonesia yang kurang memperhatikan AMDAL. Meskipun kebijakan AMDAL telah diterapkan di Indonesia, namun penerapannya masih sangat lemah. Pengawasan yang ketat dari pemerintah terkadang terlantar sehingga proyek-proyek pembangunan dapat dilaksanakan tanpa memperhatikan aspek AMDAL. Ini bisa menyebabkan berbagai masalah lingkungan seperti polusi udara, air, dan tanah. Ketiga, ketidakmampuan masyarakat untuk mengajukan klaim hukum yang berkaitan dengan AMDAL juga menjadi alasan mengapa banyak proyek pembangunan di Indonesia yang kurang memperhatikan AMDAL. Meskipun ada beberapa undang-undang yang melindungi hak-hak masyarakat terkait dengan AMDAL, namun masih ada banyak kelemahan di dalamnya. Undang-undang ini tidak memberikan jaminan yang cukup bagi masyarakat untuk mengajukan klaim hukum jika mereka merasa terpengaruh oleh proyek-proyek pembangunan. Untuk meningkatkan pemahaman tentang AMDAL dan memberikan dukungan yang lebih baik dari pemerintah, ada beberapa langkah yang dapat ditempuh. Pertama, pemerintah harus meningkatkan edukasi tentang AMDAL di kalangan masyarakat dan pengusaha agar mereka dapat memahami pentingnya AMDAL dalam proyek pembangunan. Kedua, pemerintah harus mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan pengawasan terhadap proyek-proyek pembangunan yang tidak memperhatikan AMDAL. Ketiga, pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengajukan klaim hukum jika mereka merasa terpengaruh oleh proyek-proyek pembangunan. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa proyek-proyek pembangunan di Indonesia akan menjadi lebih aman bagi lingkungan dan masyarakat. Dengan memperhatikan aspek AMDAL, proyek-proyek pembangunan di Indonesia dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat tanpa mengorbankan lingkungan. 2. Namun, banyak dari proyek-proyek pembangunan tersebut masih kurang memperhatikan aspek lingkungan, khususnya melalui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan AMDAL. Mengapa banyak proyek pembangunan di Indonesia yang kurang memperhatikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan AMDAL adalah masalah yang harus dipertimbangkan. Analisis Dampak Lingkungan AMDAL adalah sebuah proses yang digunakan untuk mengevaluasi dampak lingkungan yang diakibatkan oleh sebuah proyek pembangunan. Proses ini memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memahami dampak-dampak yang dapat ditimbulkan oleh proyek pembangunan, sehingga mereka dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi dampak tersebut. Meskipun AMDAL dapat sangat bermanfaat bagi proyek-proyek pembangunan, banyak proyek pembangunan di Indonesia yang masih kurang memperhatikan aspek lingkungan, khususnya melalui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan AMDAL. Salah satu alasan mengapa banyak proyek pembangunan di Indonesia kurang memperhatikan AMDAL adalah karena masalah biaya. Proses AMDAL memerlukan biaya yang cukup besar, karena akan banyak orang yang harus terlibat dalam proses ini, seperti ahli lingkungan, ahli teknis, dan ahli hukum. Hal ini menyebabkan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses AMDAL menjadi terlalu tinggi. Selain itu, banyak proyek pembangunan di Indonesia juga kurang memperhatikan AMDAL karena minimnya pemahaman tentang dampak lingkungan yang mungkin terjadi akibat proyek tersebut. Meski pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan yang mengharuskan para pelaku proyek untuk melakukan AMDAL, banyak pelaku usaha yang tidak memahami pentingnya melakukan AMDAL. Hal ini dapat menyebabkan para pelaku usaha tidak menyadari dampak yang mungkin terjadi akibat proyek yang mereka lakukan, sehingga mereka tidak dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi dampak tersebut. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melakukan AMDAL, terutama bagi para pelaku proyek. Pemerintah juga harus mengeluarkan peraturan yang lebih ketat untuk mengharuskan para pelaku proyek untuk melakukan AMDAL sebelum melakukan proyek. Dengan meningkatkan kesadaran tentang AMDAL dan dengan mengatur peraturan yang lebih ketat, diharapkan para pelaku proyek dapat lebih memperhatikan dampak lingkungan yang mungkin terjadi akibat proyek yang mereka lakukan. Dengan demikian, proyek pembangunan di Indonesia dapat berjalan dengan lebih baik dalam menjaga lingkungan. 3. AMDAL adalah sebuah proses untuk menentukan, menganalisis, dan mengontrol dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh sebuah proyek pembangunan. AMDAL adalah singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Proses AMDAL merupakan tahapan penting dalam sebuah proyek pembangunan untuk menentukan, menganalisis, dan mengontrol dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh proyek tersebut. Namun, di Indonesia, banyak proyek pembangunan yang kurang memperhatikan AMDAL. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, banyak proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta yang tidak menggunakan proses AMDAL. Pemerintah seringkali bersifat tergesa-gesa dalam melakukan proyek pembangunan, sementara swasta cenderung memikirkan tujuan keuntungan semata. Proses AMDAL cenderung diabaikan karena proses ini membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar. Kedua, banyak pemerintah daerah dan swasta yang kurang mengerti tentang pentingnya proses AMDAL. Proses AMDAL membutuhkan kompetensi khusus yang tidak dimiliki oleh sebagian besar pemerintah daerah. Selain itu, kebanyakan perusahaan swasta juga belum memahami pentingnya proses AMDAL dalam proyek pembangunan. Ketiga, pemerintah tidak memiliki tujuan yang jelas untuk melakukan proses AMDAL. Meskipun ada beberapa undang-undang yang mewajibkan proses AMDAL untuk proyek pembangunan, namun masih ada banyak proyek yang tidak memenuhi persyaratan AMDAL. Selain itu, pemerintah juga tidak mengadakan insentif bagi proyek yang memenuhi persyaratan AMDAL, yang berarti bahwa proyek tersebut tidak mendapatkan keuntungan apapun dari pelaksanaan AMDAL. Keempat, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya proses AMDAL juga menjadi penyebab utama mengapa banyak proyek pembangunan di Indonesia yang kurang memperhatikan AMDAL. Masyarakat sering kali tidak memahami pentingnya proses AMDAL untuk melindungi lingkungan dari dampak proyek pembangunan. Dari beberapa alasan di atas, dapat disimpulkan bahwa banyak proyek pembangunan di Indonesia yang kurang memperhatikan AMDAL disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari pemerintah, swasta, dan masyarakat tentang pentingnya proses AMDAL. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran yang lebih besar dari pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk memastikan bahwa proyek pembangunan di Indonesia melakukan proses AMDAL dengan benar. Dengan begitu, dampak lingkungan dari proyek pembangunan dapat dikontrol dan diatasi dengan baik. 4. Kurangnya perhatian terhadap AMDAL disebabkan oleh kurangnya akses terhadap informasi dan pemahaman tentang proses AMDAL yang tepat. AMDAL Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah sebuah proses yang digunakan untuk mengevaluasi dampak potensial dari sebuah proyek pembangunan pada lingkungan. Proses ini diperlukan untuk memastikan bahwa proyek yang akan dilakukan tidak akan menimbulkan dampak negatif yang signifikan pada lingkungan. AMDAL juga digunakan untuk memastikan bahwa proyek yang akan dilakukan memiliki tujuan yang konsisten dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kurangnya perhatian terhadap AMDAL disebabkan oleh kurangnya akses terhadap informasi dan pemahaman tentang proses AMDAL yang tepat. Di Indonesia, informasi tentang AMDAL tidak selalu tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Selain itu, proses AMDAL yang tepat juga tidak selalu dipahami oleh para perencana proyek pembangunan, sehingga proyek yang akan dilakukan tidak selalu dilakukan dengan mempertimbangkan dampak lingkungannya. Kurangnya akses terhadap informasi yang tepat tentang AMDAL juga dipengaruhi oleh masalah kultur. Di Indonesia, masalah lingkungan tidak selalu dianggap sebagai prioritas utama, sehingga para perencana proyek pembangunan umumnya tidak memperhatikan dampak lingkungan yang mungkin akan terjadi akibat proyek yang akan dilakukan. Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kurangnya perhatian terhadap AMDAL. Karena kurangnya sumber daya manusia yang memahami AMDAL, para perencana proyek pembangunan umumnya kurang memperhatikan dampak lingkungan yang mungkin terjadi akibat proyek yang akan dilakukan. Selain itu, kurangnya dukungan dari pemerintah juga berpengaruh pada kurangnya perhatian terhadap AMDAL. Di Indonesia, pemerintah umumnya kurang bersedia untuk memberikan dukungan terhadap proyek pembangunan yang mengikuti proses AMDAL yang tepat. Hal ini menyebabkan para perencana proyek pembangunan kurang bersemangat untuk melakukan proyek yang diharapkan memenuhi standar AMDAL. Kurangnya perhatian terhadap AMDAL disebabkan oleh kurangnya akses terhadap informasi dan pemahaman tentang proses AMDAL yang tepat. Keterbatasan sumber daya manusia, masalah kultur, dan kurangnya dukungan dari pemerintah juga mempengaruhi kurangnya perhatian terhadap AMDAL. Untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya AMDAL, pemerintah harus meningkatkan akses informasi tentang proses AMDAL yang tepat serta memberikan dukungan yang lebih besar untuk proyek yang mengikuti proses AMDAL yang tepat. 5. Kebijakan pemerintah tentang AMDAL juga masih kurang, tidak adanya sosialisasi yang cukup tentang AMDAL, dan kurangnya pemahaman tentang bagaimana AMDAL dapat membantu dalam menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan. AMDAL Analisis Mengenai Dampak Lingkungan merupakan suatu proses yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan pembangunan atau program, baik yang bersifat positif maupun negatif. AMDAL merupakan bagian dari proses penilaian lingkungan yang mencakup analisis dari pilihan pengelolaan lingkungan yang berbeda dan pilihan teknologi yang berbeda pula. Kebijakan pemerintah Indonesia tentang AMDAL masih cukup kurang. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang AMDAL dan kurangnya pemahaman tentang bagaimana AMDAL dapat membantu dalam menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan. Akibatnya, banyak proyek pembangunan di Indonesia yang kurang memperhatikan AMDAL sehingga menimbulkan dampak lingkungan yang tidak diinginkan. Sebagai contoh, proyek pembangunan yang mengeluarkan limbah cair dan gas beracun yang dapat menyebabkan pencemaran air, tanah dan udara. Namun, banyak proyek pembangunan tersebut tidak melakukan analisis mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan, sehingga tidak mengambil tindakan pengendalian dan pencegahan untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh proyek tersebut. Kebijakan pemerintah terkait AMDAL harus ditingkatkan untuk menjamin bahwa proyek pembangunan yang dilakukan di Indonesia memiliki dampak lingkungan yang minimal. Pemerintah harus menyediakan sosialisasi yang tepat untuk meningkatkan pemahaman tentang AMDAL dan bagaimana AMDAL dapat membantu dalam menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan. Pemerintah juga harus menetapkan standar AMDAL yang jelas dan selalu mengupdate peraturannya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi. Standar AMDAL yang jelas harus meliputi aspek-aspek seperti kualitas air, kualitas tanah, pencemaran udara, dan pengelolaan limbah. Selain itu, pemerintah harus menyediakan insentif finansial untuk mendukung proyek-proyek yang melakukan analisis AMDAL dengan benar. Dengan insentif ini, proyek-proyek pembangunan di Indonesia akan lebih memperhatikan AMDAL dan menerapkan prosedur yang benar untuk menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan. Kesimpulannya, kebijakan pemerintah tentang AMDAL masih kurang. Sosialisasi yang tepat tentang AMDAL dan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana AMDAL dapat membantu dalam menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan, harus segera ditingkatkan. Standar AMDAL yang jelas dan insentif finansial untuk mendukung proyek pembangunan yang melakukan analisis AMDAL dengan benar juga harus diberikan. Dengan begitu, proyek pembangunan di Indonesia akan lebih memperhatikan AMDAL dan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh proyek tersebut. 6. Pemerintah harus melakukan sosialisasi yang lebih luas tentang AMDAL dan menetapkan kebijakan yang lebih ketat tentang AMDAL untuk proyek-proyek pembangunan di Indonesia. Mengapa banyak proyek pembangunan di Indonesia yang kurang memperhatikan AMDAL? AMDAL adalah kepanjangan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang merupakan proses yang melibatkan pengumpulan, pengelolaan, dan interpretasi data lingkungan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dampak yang mungkin timbul dari suatu proyek pembangunan. AMDAL merupakan bagian penting dari proyek pembangunan di Indonesia, namun banyak proyek pembangunan yang kurang memperhatikan AMDAL. Ada beberapa alasan mengapa banyak proyek pembangunan di Indonesia yang kurang memperhatikan AMDAL. Pertama, banyak pengembang proyek tidak memahami pentingnya AMDAL. Mereka tidak menyadari bahwa jika proyek pembangunan mereka tidak memperhatikan AMDAL, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan dampak buruk lainnya. Kedua, banyak pengembang proyek tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang AMDAL. Mereka tidak tahu bagaimana cara melakukan analisis dan mengimplementasikannya dalam proyek pembangunan mereka. Ketiga, banyak pengembang proyek tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan AMDAL. Mereka tidak memiliki waktu atau uang untuk menyewa ahli lingkungan yang dapat membantu mereka melakukan AMDAL dengan benar. Untuk memastikan bahwa proyek pembangunan di Indonesia memperhatikan AMDAL, pemerintah harus melakukan sosialisasi yang lebih luas tentang AMDAL. Melalui sosialisasi ini, pemerintah harus memberikan informasi tentang pentingnya AMDAL dan bagaimana cara melakukan AMDAL dengan benar. Pemerintah juga harus menetapkan kebijakan yang lebih ketat tentang AMDAL untuk proyek-proyek pembangunan di Indonesia. Kebijakan ini harus mengharuskan pengembang proyek untuk melakukan AMDAL, dan jika mereka tidak mematuhi kebijakan ini, mereka harus dikenai sanksi. Dengan cara ini, pemerintah dapat memastikan bahwa proyek pembangunan di Indonesia memperhatikan AMDAL dan tidak akan menyebabkan kerusakan lingkungan. 7. Pemerintah juga harus meningkatkan akses terhadap informasi dan pemahaman tentang proses AMDAL yang tepat dan mengembangkan kapasitas perencana untuk melaksanakan AMDAL dengan benar. Amdal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan merupakan proses analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi, memonitor, dan mengelola dampak lingkungan dari aktivitas manusia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proyek pembangunan yang dilakukan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Sayangnya, banyak proyek pembangunan di Indonesia yang kurang memperhatikan Amdal. Pertama, banyak proyek pembangunan di Indonesia yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur Amdal yang tepat. Hal ini karena banyak pihak berkepentingan tidak memahami proses Amdal secara benar atau karena mereka tidak memiliki akses kepada informasi yang memadai tentang Amdal. Kedua, banyak perencana proyek pembangunan di Indonesia yang kurang memahami bagaimana mengaplikasikan Amdal dalam proyek mereka. Hal ini karena tidak adanya pelatihan atau pelatihan yang tepat tentang Amdal. Perencana juga kurang memiliki kapasitas untuk melaksanakan Amdal dengan benar. Ketiga, banyak proyek pembangunan di Indonesia yang hanya berfokus pada aspek ekonomi tanpa mengacu pada aspek lingkungan. Hal ini menyebabkan banyak proyek pembangunan yang tidak mengikuti prosedur Amdal yang tepat. Keempat, banyak proyek pembangunan di Indonesia yang kurang memperhatikan Amdal karena faktor biaya. Keterbatasan dana yang tersedia untuk melaksanakan Amdal membuat banyak proyek pembangunan di Indonesia yang tidak memperhatikan Amdal. Kelima, banyak proyek pembangunan di Indonesia yang juga tidak mengikuti prosedur Amdal karena adanya ketidakmampuan pemerintah dalam melaksanakan Amdal. Pemerintah terkadang tidak memiliki kapasitas untuk mengawasi pelaksanaan Amdal dengan benar. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus bertindak untuk memastikan bahwa proyek pembangunan di Indonesia mengikuti prosedur Amdal yang tepat. Pertama, pemerintah harus meningkatkan akses terhadap informasi dan pemahaman tentang proses Amdal yang tepat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak berkepentingan memiliki informasi yang memadai tentang Amdal sebelum mereka mengambil keputusan tentang proyek pembangunan. Kedua, pemerintah perlu mengembangkan kapasitas perencana untuk melaksanakan Amdal dengan benar. Hal ini penting agar perencana proyek pembangunan dapat menerapkan Amdal dengan benar dan memastikan bahwa proyek pembangunan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Untuk ini, pemerintah harus menyediakan pelatihan dan sertifikasi tentang Amdal untuk perencana proyek pembangunan. Ketiga, pemerintah harus memastikan bahwa semua proyek pembangunan di Indonesia mengikuti prosedur Amdal yang tepat. Hal ini penting agar proyek pembangunan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Untuk ini, pemerintah harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan proyek pembangunan dan memastikan bahwa mereka mengikuti prosedur Amdal yang tepat. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, pemerintah akan dapat memastikan bahwa proyek pembangunan di Indonesia dapat dilaksanakan dengan memperhatikan Amdal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proyek pembangunan di Indonesia tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. 8. Dengan begitu, para perencana proyek pembangunan di Indonesia akan lebih memahami dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh proyek-proyek mereka dan memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan mereka tidak merugikan lingkungan. Mengapa banyak proyek pembangunan di Indonesia kurang memperhatikan Amdal? Amdal adalah singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Amdal adalah suatu proses untuk mengidentifikasi dan mengkaji dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh proyek pembangunan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan di Indonesia tidak merugikan lingkungan. Pertama, banyak perencana proyek pembangunan di Indonesia tidak memahami pentingnya Amdal. Hal ini disebabkan karena banyak perencana proyek pembangunan tidak memiliki latar belakang pendidikan yang tepat untuk memahami konsep Amdal dan dampak lingkungan. Untuk memastikan bahwa proyek pembangunan di Indonesia memperhatikan Amdal, para perencana proyek pembangunan harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang Amdal dan dampak lingkungan. Kedua, banyak perencana proyek pembangunan di Indonesia tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan analisis Amdal. Mereka biasanya terlalu sibuk dengan jadwal pembangunan yang padat untuk benar-benar melakukan analisis Amdal. Hal ini membuat para perencana proyek pembangunan tidak dapat memperhatikan Amdal sepenuhnya. Ketiga, banyak perencana proyek pembangunan di Indonesia tidak memiliki akses ke sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan analisis Amdal. Mereka mungkin tidak memiliki akses ke informasi tentang dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh proyek pembangunan. Hal ini menyebabkan para perencana proyek pembangunan sulit untuk memahami dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh proyek-proyek mereka. Keempat, banyak perencana proyek pembangunan di Indonesia tidak memiliki pengetahuan tentang cara melakukan analisis Amdal. Mereka tidak tahu bagaimana cara melakukan analisis Amdal yang benar. Hal ini menyebabkan para perencana proyek pembangunan tidak dapat memahami dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh proyek-proyek mereka. Kelima, banyak perencana proyek pembangunan di Indonesia kurang memiliki kemampuan teknis untuk melakukan analisis Amdal. Mereka mungkin tidak memiliki kemampuan untuk mengumpulkan data yang tepat untuk melakukan analisis Amdal. Hal ini menyebabkan para perencana proyek pembangunan kurang dapat memahami dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh proyek-proyek mereka. Keenam, banyak perencana proyek pembangunan di Indonesia kurang memiliki komitmen untuk melakukan analisis Amdal. Mereka mungkin merasa bahwa melakukan analisis Amdal adalah hal yang tidak penting dan akan memakan waktu yang berlebihan. Akibatnya, para perencana proyek pembangunan tidak dapat memahami dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh proyek-proyek mereka. Ketujuh, banyak perencana proyek pembangunan di Indonesia kurang memiliki sumber daya untuk melakukan analisis Amdal. Mereka mungkin tidak memiliki akses ke informasi tentang dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh proyek pembangunan. Hal ini menyebabkan para perencana proyek pembangunan tidak dapat memahami dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh proyek-proyek mereka. Terakhir, banyak perencana proyek pembangunan di Indonesia kurang memiliki motivasi untuk melakukan analisis Amdal. Mereka mungkin merasa bahwa melakukan analisis Amdal tidak akan memberikan manfaat apapun. Akibatnya, para perencana proyek pembangunan tidak dapat memahami dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh proyek-proyek mereka. Dengan begitu, para perencana proyek pembangunan di Indonesia harus lebih memahami pentingnya Amdal dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang Amdal dan dampak lingkungan. Mereka juga harus memiliki waktu yang cukup untuk melakukan analisis Amdal dan memiliki akses ke sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan analisis Amdal. Mereka juga harus memiliki kemampuan teknis untuk melakukan analisis Amdal, komitmen untuk melakukan analisis Amdal, serta sumber daya dan motivasi untuk melakukan analisis Amdal. Dengan begitu, para perencana proyek pembangunan di Indonesia akan lebih memahami dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh proyek-proyek mereka dan memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan mereka tidak merugikan lingkungan.

TNBTSdinilai tidak memperhatikan lokasi pembangunan glamping dan jembatan kaca merupakan kawasan rawan bencana yang sewaktu-waktu dapat mengancam keselamatan pengunjung. "Itu yang kami dapat di lapangan. Kami hanya ingin membuktikan apakah jembatan kaca, glamping, dan restoran benar-benar akan dibangun apa tidak. Apa benar lokasi proyek

^{Presiden Joko “Jokowi” Widodo menegaskan bahwa kabinet di bawah periode pemerintahannya yang kedua akan menitikberatkan pada percepatan investasi dan penyediaan lapangan pekerjaan. Implikasinya, ada penghapusan perizinan yang menghambat investasi dan pembangunan, salah satunya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup AMDAL yang menurut pemerintah sering berbelit-belit dan akhirnya menghambat investasi yang masuk. Sebagai pengganti AMDAL, pemerintah, melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang, mengusulkan Rencana Detail Tata Ruang RDTR. AMDAL merupakan analisis dan informasi tentang dampak penting, meliputi alamiah, kimia, fisik, biologi, sosial-ekonomi-budaya hingga kesehatan masyarakat, akibat suatu kegiatan atau usaha. Sedangkan, RDTR bukan merupakan dokumen ilmiah yang memuat soal kajian risiko lingkungan, sosial, hingga budaya seperti AMDAL, melainkan rencana terperinci atas tata ruang sebuah wilayah. Sehingga, rencana ini mendapatkan tentangan dari para ahli dan aktivis lingkungan karena tidak menyelesaikan permasalahan lingkungan, malah membebankan pemerintah sendiri. Selain masalah lingkungan, ada tiga alasan mengapa RDTR belum bisa menggantikan AMDAL. 1. Pemindahan beban dari pelaku usaha ke pemerintah RDTR merupakan rencana tata ruang terperinci dari wilayah kabupaten/kota dan dipakai sebagai arahan bagi pengambilan kebijakan dan pembangunan yang tidak memuat informasi detail tentang dampak suatu kegiatan usaha terhadap lingkungan. Sementara, AMDAL merupakan kajian akademik yang dipakai pemerintah untuk memutuskan apakah kegiatan tersebut layak lingkungan atau tidak sebagai persyaratan untuk mendapatkan izin usaha atau kegiatan. Sebagai kajian akademik, proses penyusunan AMDAL sangat bergantung kepada ketersediaan data, proses revisi dan kapasitas para penyusun. Pelaku usaha yang bertanggung jawab atas penyusunan AMDAL tersebut. Sementara untuk RDTR, proses penyusunan adalah tanggung jawab pemerintah kabupaten atau kota. Atau dengan kata lain, jika menggunakan RDTR akan ada perpindahan beban menyusun analisis dampak penting lingkungan, kesehatan, sosial, ekonomi, lokal dan budaya dari pelaku usaha ke pemerintah. Beban ini juga termasuk beban biaya yang harus disiapkan pemerintah. 2. RDTR tidak bisa memprediksi risiko jangka panjang Jangka waktu keberlakuan untuk RDTR adalah 20 tahun, yang dapat ditinjau setiap 5 tahun sekali. Artinya, pemerintah harus sudah dapat memprediksi dampak penting hingga 20 tahun ke depan. Pertanyaannya, apakah hal tersebut dapat dilakukan? Mengingat sampai saat ini kita belum memiliki kajian atau sejenisnya yang mampu memprediksi dampak lingkungan dalam rentang waktu yang lama. Beban pemerintah akan berat karena memprediksi dinamika lingkungan selama 20 tahun bukan hal yang mudah. Alasan logisnya karena untuk memprediksi dampak dibutuhkan data yang cukup yang harusnya dimuat dalam “daya dukung dan daya tampung lingkungan”. Sayangnya, kita belum memiliki data daya dukung dan daya tampung secara komprehensif. 3. RDTR sulit dijadikan “defense” pelaku usaha Apabila RDTR dipaksakan untuk mengganti AMDAL, maka ada risiko yang juga dihadapi pelaku usaha. RDTR akan sulit memprediksi dampak kegiatan usaha secara detail dan menyeluruh selayaknya AMDAL. Hal ini membuat pelaku usaha dapat menghadapi risiko, seperti konflik masyarakat, bencana, hingga gugatan masyarakat karena tidak mendapatkan informasi yang lengkap tentang kondisi lingkungan sekitar usahanya. AMDAL memberikan semua informasi tentang dampak lingkungan, sosial, dan kesehatan yang bisa membantu pelaku usaha. Informasi ini penting bagi para pelaku usaha untuk mempersiapkan alternatif kebijakan seandainya diketahui ada potensi konflik atau bencana akibat usaha atau kegiatan mereka. Lebih lanjut, AMDAL umumnya menjadi dasar pembelaan hukum bagi para pelaku usaha apabila mereka harus menghadapi gugatan masyarakat karena AMDAL adalah bukti bahwa kegiatan usaha yang dilakukan sudah dinyatakan layak beroperasi. Pentingnya keberadaan AMDAL juga sudah diakui di negara-negara tetangga. Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Filipina masih menggunakan AMDAL. Bahkan, Vietnam, yang sering disebut sebagai kompetitor Indonesia, menarik investor dengan mengatur kewajiban menyusun AMDAL. Langkah ke depan Dari uraian di atas, pemerintah sebaiknya tetap memberlakukan AMDAL dan tidak menggantinya dengan RDTR yang pelaksanaannya juga belum maksimal. Sebenarnya, pemerintah sudah memperbolehkan RDTR untuk menggantikan AMDAL lewat Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Hingga kini, baru ada 53 kabupaten/kota yang memiliki RDTR sekitar 10% dari total kabupaten di Indonesia karena memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Angka tersebut menunjukkan bahwa penggantian AMDAL menjadi RDTR belum bisa dilakukan secara maksimal karena penyusunannya membutuhkan waktu dan kapasitas sumber daya manusia, terutama di tingkat daerah. Yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah adalah membenahi sistem penyusunan AMDAL yang ada. Salah satu masalah penyusunan AMDAL adalah prosesnya yang memakan waktu. Hal yang bisa dilakukan adalah memberikan batasan waktu maksimal penyusunan AMDAL. Kendala lainnya adalah keberadaan sumber daya manusia yang bisa menyusun AMDAL sangat terbatas. Berdasarkan laporan Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia Intakindo, penyusun AMDAL paling banyak tersebar di Jawa Barat dan DKI Jakarta, yaitu di atas 150 orang, hingga Desember 2015. Sementara, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Papua, Maluku Utara dan Sulawesi Tengah hanya memiliki tidak lebih dari lima orang penyusun AMDAL bersertifikat. Akibatnya, para pelaku usaha harus mendatangkan penyusun AMDAL dari daerah lain yang membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Sesungguhnya keberadaan AMDAL memang masih dibutuhkan sebagai instrumen pencegahan pencemran dan kerusakan lingkungan, tidak hanya bagi pemerintah, melainkan juga para pelaku usaha. Dapatkan kumpulan berita lingkungan hidup yang perlu Anda tahu dalam sepekan. Daftar di sini.} AMDALDI INDONESIA DAN PERBANDINGANNYA DENGAN BEBERAPA NEGARA DI ASIA TENGGARA 1. Pelaksanaan AMDAL Di Indonesia Dalam rangka melaksanakan pembangunan berkelanjutan, lingkungan perlu dijaga kerserasian hubungan antar berbagai kegiatan. Salah satu instrumen pelaksanaan kebijaksanaan lingkungan adalah AMDAL sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UULH. ^{Kalau kamu mau mendirikan sebuah industri di suatu tempat, apakah lantas kamu dapat langsung membangun begitu saja?. Tentu tidak dapat seperti itu karena semua ada tahapan-tahapannya. Salah satu tahapan yang wajib dilakukan pelaku industri/proyek adalah membuat dokumen AMDAL atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. AMDAL masuk ke Indonesia diawali dari adanya penetapan UU Lingkungan Hidup di Amerika Serikat pada tahun 1970. Baca juga Penyebab Erosi Tanah AMDAL pada dasarnya merupakan tuntutan masyarakat Amerika Serikat terkait kerusakan lingkungan yang muncul oleh kegiatan manusia seperti industri dan transportasi. Tuntutan itu semakin menguat hingga menimbulkan sikap menentang pembangunan dan penggunaan teknologi tinggi karena merusak keberlanjutan lingkungan. Di era tersebut, AS sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan. Di Negara berkembang, tingkat kesejahteraan dan taraf ekonomi masih rendah sehingga perlu meningkatkan kegiatan pembangunan di berbagai lini. Dampak dari pembangunan adalah akan adanya kerusakan lingkungan dari waktu ke waktu. Sawah dirubah jadi jalan, kebun disulap jadi perumahan dan lainnya. AMDAL merupakan analisa tentang kondisi lingkungan yang akan terjadi jika sebuah proyek dilaksanakan. Alasan dilakukan AMDAL AMDAL harus dilakukan dengan dua macam cara sebagai berikut 1. AMDAL harus dilakukan pada proyek pembangunan yang akan dilaksanakan karena UU dan peraturan pemerintah menetapkan demikian. Bila pemilik atau pemrakarsa proyek tidak melakukannya, mereka akan dianggap melanggar UU dan tidak akan diizinkan untuk melaksanakan proyek tersebut. Mereka juga dapat menerima hukuman atau sanksi yang cukup berat. Cara ini ditempuh agar pelaku proyek tidak mementingkan keuntungan semata tanpa melihat dampak langsung bagi lingkungan di kemudian hari. 2. AMDAL harus dilakukan agar kualitas lingkungan tidak mengalami degradasi akibat proyek pembangunan. Cara kedua ini merupakan cara ideal namun kesadaran ini tidak mudah ditanamkan pada para pelaku proyek. Baca juga Mau tau bentuk-bentuk galaksi seperti apa? Pertumbuhan manusia semakin pesat sehingga membutuhkan ruang yang semakin besar juga di permukaan bumi. Tuntuan kebutuhan akan memaksa manusia merusak lingkungan alami yang sudah ada sebelumnya. Dulu banyak hutan belantara, kini dirubah menjadi pemukiman, pabrik, jalan, sekolah dan lainnya. Ini adalah pilihan dan manusia harus mampu mempertimbangkannya dengan baik. Bagaimanapun, lingkungan memiliki daya dukung dan daya tampung masing-masing. Proyek Tol Cisumdawu menembus perbukitan Jawa Barat Pihak-Pihak yang melakukan AMDAL Pengendalian dampak lingkungan harus menggunakan batas-batas tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah dalam bentuk baku mutu dan merupakan tanggung jawab pemrakarsa proyek. Biaya kesehatan, kenyamanan, keselamatan bahkan biaya kerusakan sumber daya alam harus diperhatikan. Pembangunan dapat memberikan keuntungan seperti penyediaan lapangan kerja baru, fasilitas baru sehingga masyarakat pun wajib menjaga dan mengelola fasilitas tersebut. Pemilik modal atau proyek biasanya akan menyewa konsultan untuk melakukan studi AMDAL suatu proyek. Di Indonesia sendiri, pelaksanaan AMDAL sering dilakukan dengan universitas terkemuka karena masih minimnya konsultan swasta yang mampu melakukan AMDAL dengan baik. Peran AMDAL bagi lingkungan AMDAL diharapkan mampu mengurangi dampak negatif dari sebuah proyek bagi keberlanjutan lingkungan. Dampak-dampak tersebut nanti tertuang dalam sebuah dokumen dan harus dibuat solusi ke depannya agar pembangunan dapat berjalan namun keberlanjutan lingkungan pun dapat terjaga. Jika suatu proyek setelah dianalisa akan berdampak sangat besar bagi kerusakan lingkungan di kemudian hari maka harus dibatalkan atau dicari lokasi lainnya. Baca juga Pola pengembangan wilayah negara berkembang Gambar tribunnews DefinisiAMDAL adalah singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan disebutkan bahwa AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang}

Gabung KomunitasYuk gabung komunitas {{forum_name}} dulu supaya bisa kasih cendol, komentar dan hal seru lainnya. JAKARTA - Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra memaparkan sepuluh proyek infrastruktur yang memperburuk kemacetan Ibu Kota kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno. Dalam pertemuan tersebut, Anies mengaku mendapat gambaran bahwa beberapa pengerjaan proyek tidak memiliki izin analisis mengenai dampak lingkungan lalu lintas amdal lalin. “Kami tahu ada kemacetan luar biasa di Jakarta di lokasi-lokasi pembangunan infrastruktur. Dalam pertemuan tadi, terkemuka bahwa ada sepuluh titik pembangunan infrastruktur yang tidak pernah dilakukan amdal lalin," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu 1/11. Oleh karena itu, kata Anies, pengerjaan proyek itu memperparah kemacetan lalu lintas yang menyulitkan warga, aparat kepolisian, dan anggota Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Anies menilai, pengerjaan proyek tersebut tidak bisa ditoleransi lagi. "Tadi ditegaskan nomor satu bagi projek sudah ada, ditugaskan kepada sekda untuk memanggil semua penyelenggara proyek untuk menuntaskan amdal lalin dan kemudian dilaporkan kepada dishub dan kepolisian. Sehingga, jalan-jalan yang sekarang terkena proyek bisa dilaksanakan alternatif-alternatif yang tepat sehingga tidak menimbulkan masalah," kata Anies. Pembahasan yang utama adalah sengkarut pengerjaan proyek di Pancoran, Jakarta Selatan. Di titik tersebut, terdapat dua pengerjaan proyek yaitu flyover dan light rapid transit LRT. "Lalu lintasnya ekstrem sekali," imbuhnya. Anies tidak menyebutkan sepuluh titik proyek penyumbang kemacetan di DKI Jakarta. Hanya saja, kata dia, proyek tersebut adalah pembangunan flyover, underpass, LRT, dan MRT. Di mana empat proyek merupakan milik pemerintah pusat dan enam proyek milik Pemprov DKI. “Yang enam ruas underpass sedang dalam pengajuan amdal lalin. LRT sedang kami tunggu pengajuan penyelenggara," kata dia. Ke depannya, Anies mengaku akan memperketat aturan soal pembangunan proyek. Salah satunya harus memiliki amdal lalin dan kemudian wajib mengurus Izin Mendirikan Bangunan IMB. "Amdal lalin dulu keluar, baru IMB. Kemudian proyek bisa berjalan. Salah satu keputusan rapat ini semua dipanggil penyelenggara proyek minta amdal lalin. Yang akan datang proyek baru harus mengikuti prosedur ini," kata dia. Sementara itu, Dirlantas Halim mengatakan, pengerjaan proyek tanpa melakukan amdal lalin akan berdampak pada kemacetan lalu lintas. "Kalau tata kelola dijalankan dengan benar maka kepentingan umum bisa terjaga. Kalau tata kelola dijalankan dengn tidak benar maka konsekuensinya pada kepentingan umum," kata Halim.tan/jpnn Kerja...kerja...kerja TAPI Tidak mik......ahh sudahlah 01-11-2017 1617 Kaskus Addict Posts 2,632 Baru tahu ane kalau ada amdal lalin 01-11-2017 1624 KASKUS Maniac Posts 4,656 panggil saja lbp maka smua projek yg langgar aturan jd beres 01-11-2017 1625 astagfirullah yg boneng nih gabener anus asu kagets2 01-11-2017 1626 Kaskus Addict Posts 2,874 Hmmmmm.... Kayakna reklamasi bakalan kenak di amdal. 01-11-2017 1626 kalo mmg benar gak punya amdal dam imb kenapah gak coba dihentikan sementara yah? nyaringnya gonggongan ASU 01-11-2017 1627 Kaskus Maniac Posts 8,122 Yg super dongok itu penutupan jalan di depan my place jl, angkasa Bikin macet gila .. 01-11-2017 1629 Kaskus Addict Posts 3,334 Oke..... ane mikirnya gini, kalo tidak punya izin amdal kenapa dibangun 01-11-2017 1633 Kaskus Addict Posts 3,839 QuoteOriginal Posted By vollume►kalo mmg benar gak punya amdal dam imb kenapah gak coba dihentikan sementara yah? nyaringnya gonggongan ASU baik, karena udh terlanjur ya harus diselesaikan kalo ga malah macet ga hilang2 Keep dongok tak 01-11-2017 1635 Kaskus Addict Posts 2,522 Awal2 masi cari2 ksalahan dlu biar bisa nutupin janji yg blm bisa d penuhi oklah slamat bertuga pak 01-11-2017 1646 Kaskus Addict Posts 1,142 oke 01-11-2017 1653 Kaskus Maniac Posts 7,200 pinter banget anies nyari power, tukang bedak jokowi harus kerja lbh keras ini kl perlu suruh jokowi naek esemka lagi. 01-11-2017 1654 QuoteOriginal Posted By baik, karena udh terlanjur ya harus diselesaikan kalo ga malah macet ga hilang2 Keep dongok tak disuruh buat dulu lah klo mmg permasalahannya diamdal dan bodoh ajah proyek ilegal diteruskan ASU mmg bodoh yakan gan 01-11-2017 1655 QuoteOriginal Posted By victorducatisti►Yg super dongok itu penutupan jalan di depan my place jl, angkasa Bikin macet gila .. wkwkwk korban juga gan? kampret emang 3 jalur jalan ditutup ga ada gantinya. bener2 dongok ga ada obatnya yg nutup 01-11-2017 1659 Kaskus Maniac Posts 5,634 Salah satu keputusan rapat ini semua dipanggil penyelenggara proyek minta amdal lalin. Jadi, nggak yakin neh? 01-11-2017 1704 QuoteOriginal Posted By putihabuabua►Awal2 masi cari2 ksalahan dlu biar bisa nutupin janji yg blm bisa d penuhi oklah slamat bertuga pak Ahh tau aja Lo trik wiwi hok,ini cm copas aja Dijamin taikers kayak dejavu,kicep 01-11-2017 1738 KASKUS Addict Posts 3,539 01-11-2017 1742 Kaskus Addict Posts 3,093 QuoteOriginal Posted By djajoesman► wkwkwk korban juga gan? kampret emang 3 jalur jalan ditutup ga ada gantinya. bener2 dongok ga ada obatnya yg nutup Sadiss 01-11-2017 1744 KASKUS Addict Posts 1,099 Mau nutup jalan ga masalah, tapi perlu koordinasi terpadu antar beberapa pihak. Nah, kalo koordinasinya cuma sama dishub/polisi/jasa marga/organda/dsb, ya kurang efektif Koordinasi juga sama Kemenaker, soalnya pengguna jalan itu ya kan mostly tenaga kerja yang berangkat/pulang kantor... Kemenaker dalam hal ini bisa mengeluarkan kebijakan terkait lalulintas yang menargetkan perusahaan-perusahaan, misalnya aja yang berhubungan dengan hari kerja atau jam kerja... Kalo kemenaker gak dilibatkan, ya jumlah manusia yang kudu lewat situ bakal tetap sama... 01-11-2017 1748 Kaskus Addict Posts 2,522 QuoteOriginal Posted By smartmouth► Ahh tau aja Lo trik wiwi hok,ini cm copas aja Dijamin taikers kayak dejavu,kicepSemua ge kek gitu gan ga wiwi hok doank Yg milih nya aj pada dongo ud pasti junjungan nya lebih parah 01-11-2017 1945

RNnpj.

f8k7t6isv1.pages.dev/360

f8k7t6isv1.pages.dev/189

f8k7t6isv1.pages.dev/95

f8k7t6isv1.pages.dev/369

f8k7t6isv1.pages.dev/510

f8k7t6isv1.pages.dev/340

f8k7t6isv1.pages.dev/573

f8k7t6isv1.pages.dev/323

mengapa banyak proyek pembangunan di indonesia yang kurang memperhatikan amdal